Surabaya – Transformasi digital di lingkungan Kementerian Agama tidak hanya diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga diawali dengan penguatan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan akuntabel. Data yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam mendukung perumusan kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menerima kunjungan kerja Tim Data dan Teknologi Informasi (Datin) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pada Kamis (23/7/2026), bertempat di Ruang Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Kota Surabaya. Pertemuan tersebut diikuti oleh unsur Statistisi, Humas, dan Pranata Komputer sebagai pengelola data, informasi, dan layanan digital di lingkungan Kemenag Surabaya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi difokuskan pada tiga agenda strategis yang saling berkaitan dalam mendukung transformasi birokrasi berbasis digital. Agenda pertama membahas hasil penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kementerian Agama Kota Surabaya sebagai instrumen untuk mengukur kualitas penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus mendorong peningkatan tata kelola data yang lebih terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.

Agenda kedua menitikberatkan pada penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dalam sesi ini dibahas berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi, mulai dari penyediaan informasi berkala, pelayanan permohonan informasi, hingga optimalisasi dokumentasi sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara itu, agenda ketiga diarahkan pada evaluasi sekaligus percepatan implementasi digitalisasi pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Penguatan sistem layanan berbasis digital dinilai menjadi langkah penting dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat, sekaligus mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama.

Melalui diskusi dan evaluasi tersebut, Tim Data dan Teknologi Informasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga memberikan sejumlah masukan strategis sebagai bahan penyempurnaan pengelolaan data, pelayanan informasi publik, serta pengembangan sistem layanan digital di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya. Sinergi antara pengelola data, humas, dan pranata komputer diharapkan mampu memperkuat ekosistem digital yang terintegrasi sehingga seluruh layanan publik dapat berjalan secara optimal.

Bagi Kementerian Agama Kota Surabaya, monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, penguatan fungsi PPID dan optimalisasi layanan PTSP menjadi bagian dari komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui evaluasi yang berkelanjutan serta kolaborasi dengan Tim Data dan Teknologi Informasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Kota Surabaya optimistis mampu mempercepat transformasi digital secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya birokrasi Kementerian Agama yang modern, adaptif, dan berbasis data.

Surabaya — Komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik terus diperkuat Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya melalui implementasi Pembangunan Zona Integritas (PZI). Sebagai bagian dari upaya tersebut, evaluasi secara berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap tahapan reformasi birokrasi berjalan sesuai arah kebijakan serta menghasilkan pelayanan yang semakin profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Tim GARAZI (Garda Zona Integritas) Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dalam Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Senin (20/07/2026). Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Kepala Subbagian Tata Usaha Kankemenag Kota Surabaya.

Evaluasi yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI tersebut diikuti oleh seluruh satuan kerja Kementerian Agama dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari monitoring dan penguatan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama.

Pada kesempatan tersebut, pembahasan difokuskan pada pembaruan data satuan kerja yang telah menyelesaikan pengisian instrumen pada aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) selama Semester I Tahun 2026. Selain melakukan pemantauan terhadap progres pengisian aplikasi, tim Biro Ortala juga memberikan berbagai masukan, evaluasi, serta rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas implementasi pembangunan Zona Integritas di masing-masing satuan kerja.

Berbagai catatan perbaikan yang disampaikan diharapkan mampu memperkuat pemenuhan eviden pada setiap area perubahan, sekaligus mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bagi Kementerian Agama Kota Surabaya, evaluasi ini menjadi momentum untuk melakukan penguatan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, serta budaya kerja yang profesional benar-benar terimplementasi dalam setiap layanan kepada masyarakat.

Tim GARAZI Kementerian Agama Kota Surabaya berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi dengan mempercepat penyempurnaan dokumen, memperkuat pemenuhan eviden pada enam area perubahan, serta terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui penguatan pembangunan Zona Integritas yang berkelanjutan, Kementerian Agama Kota Surabaya optimistis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik sekaligus meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Lebih dari itu, seluruh upaya tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang bersih, responsif, profesional, serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama.